Peduli Wilayah Terpencil dan Perbatasan, UNITRI harapkan dapat bekerjasama dengan BNPP

Sebagai wujud dari rasa kepedulian pada wilayah terpencil dan perbatasan di Indonesia, Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) Malang mengundang empat pemateri yang berkonsentrasi pada kebijakan pembangunan wilayah terpencil dan perbatasan, Kamis (1/11) di Gor UNITRI.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Laboratorium Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah (Lab Otoda) tersebut mengundang Dr Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H selaku Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kornelis Wiriyawan Gatu, S.Sos., M.Hum selaku Pemerhati Kebijakan atau Direktur Utama LSM Putra Sang Fajar Indonesia Wilayah Kalimantan Timur, Prof Dr Bonaventura Ngarawula, MS selaku Guru Besar Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang, dan Wilhelmus Hermanto Lose selaku Pemerhati Perbatasan dan Ketua Komunitas Anak Negeri Indonesia.

Wakil Rektor III Bidang Akademik UNITRI, Dr Totok Sasongko dalam sambutannya menyampaikan, rasa bangga atas terselenggaranya acara tersebut. Sejak berdirinya UNITRI memang telah konsisten menjangkau daerah terpencil dan perbatasan dengan slogan Pendidikan Tinggi Untuk Semua Anak Bangsa. Mahasiswa UNITRI notabene berasal dari mahasiswa perbatasan seperti Sanggau maupun Kayong Utara.

“Kami telah bekerjasama dengan Pemerintah setempat untuk mengirim mahasiswa baru ke UNITRI setiap tahunnya. Kami yang menyediakan beasiswa untuk pendidikan, Pemerintah setempat menyiapkan asrama, dan Orang Tua tinggal menyiapkan uang saku. Dengan begini, seluruh pihak akan saling bersinergi.” Tegas Beliau di hadapan seluruh hadirin.

Pendapat serupa disampaikan pembicara seminar, Dr Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H selaku Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Bila melihat dari kondisi perbatasan, perlu campur tangan dari seluruh pihak untuk membantu mensejahterakan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat setempat. Perguruan tinggi selaku institusi pendidikan yang sangat berperan untuk membantu pembangunan di perbatasan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kesenjangan yang tinggi dan besarnya masalah status ilegal kependudukan dijalur perbatasan.

“Saat ini kami telah melakukan MoU dengan sepuluh perguruan tinggi di Indonesia untuk mengakselerasikan keamanan dan kesejahteraan di perbatasan. Kami tidak menutup kemungkinan bisa bekerjasama dengan UNITRI.” Jawab Dr Widodo.

BNPP selaku institusi yang bertanggung jawab diperbatasan berharap, UNITRI dapat memberikan kajian terkait kesejahteraan dan keamanan di wilayah tertinggal dan perbatasan sehingga kajian tersebut dapat dipakai dan disosialisasikan.

“Mudah-mudahan melalui Seminar Nasional ini, dapat menjadi penghubung kerjasama dengan Badan Perbatasan yang nanti bisa di tindak lanjuti lagi.” Tutup Wakil Rektor III UNITRI. (Humas)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*